2 Perusahaan Batu Bara Digugat Perusahaan Transportasi Laut Terkait Pelanggaran Perjanjian Sewa Dengan Kemenangan Verstek

Abstrak

Tujuan                     : Tujuan dari analisis Breach of Contract adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kasus PT Aselole menggugat PT Joss dan PT Ayeaye terkait pelanggaran perjanjian sewa dengan hasil keputusan verstek.

Teknik                          : Menggunakan teknik analisis langsung melalui artikel berita, dan pedoman buku.

Sumber data                : Data – data terkait diperoleh dari website artikel berita.

Metode ulasan           : Metode yang digunakan dalam analisis artikel ini adalah Traditional Review yaitu dengan membaca langsung dan mengumpulkan data- data  melalui artikel berita, yang kemudian dianalisis dengan pedoman buku.

Hasil Penelitian         : Hasil analisis menunjukan bahwa PT Joss (Tergugat I) dinyatakan telah melakukan wanprestasi dan dihukum membayar sisah utangnya. Sedangkan, PT Ayeaye (Tergugat II) merupakan penjamin utang tergugat I dan majelis hakim menilai bahwa penggugat belum memberitahukan kelalaian tergugat I tersebut kepada tergugat II.

Kesimpulan                 : Berdasarkan pelanggaran kontrak, PT Aselole sebagai penggugat sedangkan, PT Joss (tergugat I) telah melakukan pelanggaran actual. Solusi untuk Pelanggaran Kontrak ini bersifat kompensasi yaitu dengan membayar ganti rugi material hingga seluruh hutang dibayar lunas oleh tergugat.

Kasus bermula ketika PT Aselole sebagai penggugat yang bergerak di bidang transportasi laut ini berupaya menagih pembayaran yang belum di penuhi oleh PT Joss (tergugat I) dan PT AyeAye  (tergugat II) yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang batu bara terkait  tidak melakukan pembayaran secara lunas terhadap perjanjian sewa menyewa tug and barge No. ASELOLE/035/TLS/II/2014 pada tanggal 14 Februari 2014. Dalam perjanjian tersebut PT Aselole melakukan pekerjaan pengangkutan batu bara sebanyak 7,5 MT dari Marabahan, Kalimantan Selatan ke PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah dan telah selesai dengan biaya pembayaran jasa sebesar Rp 822.527.422,-

Namun, tergugat hanya melakukan pembayaran sebagian dan menyisahkan utang sebesar Rp 537. 202.037,- yang akan dicicil selama empat kali dari bulan Juli hingga Oktober 2014. Sementara itu,   tergugat I hanya membayar sekali dan tidak merespon balik surat peringatan oleh penggugat baik secara tulis maupun lisan dan tergugat telah melewati batas pembayaran yang berakhir sejak 25 oktober 2014. Tindakan tersebut dinyatakan bahwa tergugat I dan tergugat II dianggap perbuatan wanprestasi karena, tidak menepati jadwal pembayaran yang telah ditentukan dalam perjanjian penyelesaian hutang 27 Juli 2014.

Dalam isi gugatan yang terdaftar pada tanggal 18 November 2014 PT Aselole memohon majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk, : menghukum para tergugat untuk membayar ganti rugi material senilai Rp. 324.801.358, ditambah dengan 0,5 % perhari sejak pembayaran cicilan terakhir 25 September 2014 hingga seluruh hutang dibayar lunas oleh penggugat, diwajibkan membayar bunga kepada penggugat senilai Rp 564.049.699,-., dalam immaterial menuntut penggugat ganti rugi yang mencapai Rp. 10.000.000.000,- di tambah dengan bunga 6% pertahun sejak gugutan didaftarkan dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- setiap hari secara terus menerus setiap kali tergugat melanggar isi putusan, menghukum tergugat untuk membayar perkara berdasarkan pasal 181 HIR.

Selama dalam pemeriksaan hingga putusan perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan dengan Verstek karena, para tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan sudah dipanggil oleh pengadilan sebanyak empat kali sejak sidang pertama pada tanggal 18 Desember 2014.

Dalam hasil persidangan pada tanggal 3 maret 2015 majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan : PT Joss (tergugat I) dinyatakan melakukan wanprestasi dan di hukum membayar sisah utangnya. Sedangkan, PT Ayeaye (tergugat II) dinyatakan lolos dari perkara wanprestasi karena, tergugat II merupakan penjamin utang tergugat I dan majelis hakim menilai penggugat belum memberitahukan kelalaian tergugat I tersebut kepada tergugat II, majelis hakim menolak petitium terkait ketentuan bunga keterlambatan sebesar 0.5 % perhari sejak 25 September 2014 hingga seluruh hutang dibayar lunas oleh penggugat, sementara itu, majelis hakim menilai ketentuan tersebut tidak diatur dalam perjanjian awal dan ketentuan tersebut melebihi bunga yang ditetapkan pemerintah melalui perbankan, menghukum PT Joss (tergugat I) untuk membayar utang sebesar Rp 324.801.358,-  ditambah denda 0,5% perbulan atas keterlambatan utang sejak 25 September 2014 sampai utang terlunasi, dalam tuntutan immaterial Rp 10.000.000.000,- di tambah dengan bunga 6% pertahun  dan membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- untuk setiap hari secara terus menerus setiap kali tergugat melanggar isi putusan ditolak oleh pengadilan karena tidak dilengkapi perincian jelas, tidak logis, menghukum tergugat I membayar biaya perkara sebesar Rp. 831.000,-.

Analisis Kasus 

Pelanggaran Kontrak

1.      Pelanggaran actual

Pelanggaran aktual adalah saat salah satu pihak gagal melakukan kewajibannya diperlukan oleh suatu kontrak.

Analisa :

PT Joss (tergugat I) telah melakukan pelanggaran aktual karena, tidak melakukan pembayaran utang secara lunas yang sudah jatuh tempo terkait perjanjian sewa tug and barge No. ASELOLE/035/TLS/II/2014 pada tanggal 14 Februari 2014.  Sedangkan, PT Ayeaye (tergugat II) tidak melakukan pelanggaran aktual karena, PT Ayeaye merupakan penjamin utang tergugat I dan majelis hakim menilai bahwa penggugat belum memberitahukan kelalaian tergugat I tersebut kepada tergugat II.

2.      Pelanggaran Antisipatif

Pelanggaran Antisipatif adalah pelanggaran kontrak terjadi sebelum waktu yang dinyatakan kinerja.

Analisa :

PT Aselole tidak melakukan pelanggaran antisipatif karena, telah melakukan pekerjaan pengangkutan batu bara sebanyak 7,5 MT dari Marabahan, Kalimantan Selatan ke PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah dan pengiriman telah selesai dengan biaya pembayaran jasa sebesar Rp. 822.527.422.

Solusi untuk Pelanggaran Kontrak

A.    Pemulihan Hukum

Pemulihan adalah tindakan yang tersedia untuk pihak yang tidak melanggar hukum untuk mendapatkan kepuasan atas pelanggaran terjadi. Dalam upaya hukum pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut uang ganti rugi. kerusakan ditentukan oleh para pihak dalam kontrak atau oleh pengadilan dengan diberikan kompensasi pihak yang terluka secara finansial 

1.      Kerusakan Kompensasi

Kerusakan Kompensasi adalah kerusakan yang diberikan kepada pihak yang terluka sebagai kompensasi atas kehilangan atau cidera langsung yang disebabkan oleh pelanggaran kontrak. 

Analisa :

Dalam kasus yang terjadi antara PT Aselole dengan PT Joss (tergugat I) dan PT AyeAye (tergugat II) termasuk kedalam kerusakan kompensasi karena, PT Joss dan PT Ayeaye tidak melakukan pembayaran secara lunas yang sudah jatuh tempo terkait perjanjian sewa menyewa tug and barge No. ASELOLE/035/TLS/II/2014 kepada penggugat. Oleh karena itu, PT Aselole menggugat PT Joss (tergugat I) dan PT AyeAye (tergugat II) yang terdaftar pada tanggal 18 November 2014. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan :

a.      Menghukum PT Joss (tergugat I) untuk membayar ganti rugi material senilai Rp. 324.801.358,-  ditambah dengan denda 0,5 % perbulan atas keterlambatan tergugat I yang tidak melakukan pembayaran utang secara lunas terhitung sejak 25 September 2014 hingga seluruh hutang dibayar lunas oleh tergugat. Sedangkan, PT Ayeaye (tergugat II) dinyatakan lolos dari perkara wanprestasi karena, tergugat II merupakan penjamin utang tergugat I dan majelis hakim menilai penggugat belum memberitahukan kelalaian tergugat I tersebut kepada tergugat II.

b.      Menghukum tergugat I membayar biaya perkara berdasarkan pasal 181 HIR sebesar Rp. 831.000,-.

2.      Kerusakan konsekuensi

Kerusakan konsekuensi adalah kerusakan tidak langsung berdasarkan apakah pihak yang melanggar kontrak mengetahui atau seharusnya tau bahwa kerugian akan terjadi akibat pelangaran tersebut.

            Analisa :

Dalam kasus yang terjadi antara PT Aselole (penggugat) dengan PT Joss (tergugat I) terkait tidak melakukan pembayaran utang secara lunas yang sudah jatuh tempo dan tidak merespon balik surat peringatan oleh penggugat baik secara tulis maupun lisan

3.      Kerusakan Likuidasi

Kerusakan Likuidasi adalah jumlah kerusakaan yang diberikan kepada pihak yang terluka jika terjadi pelanggaran yang dapat disepakati oleh para pihak dan dinyatakan dalam kontrak. Jumlah ini disebut kerusakaan likuidasi.

            Analisa :

Dalam kasus yang terjadi antara PT Aselole (penggugat) dengan PT Joss (tergugat I) dan PT AyeAye (tergugat II) tidak melakukan kerusakan likuidasi karena, di dalam  kontrak perjanjian tidak ada jumlah yang ditetapkan jika kontrak tersebut dilanggar

4.      Kerusakan Nominal

Kerusakan Nominal adalah pengadilan memberikan ganti rugi nominal, biasanya jumlah yang sangat kecil seperti $1, ketika pihak yang terluka menetapkan bahwa kontrak telah dilanggar tetapi gagal membuktikan bahwa ia telah menderita kerusakan aktual.

            Analisa :

Dalam kasus yang terjadi antara PT Aselole (penggugat) dengan PT Joss (tergugat I) dan PT AyeAye (tergugat II) tidak melakukan kerusakan nominal karena, terbukti bahwa PT Aselole menderita kerusakan actual.

5.      Kerusakan Punitif

Kerusakan punitif adalah kerusakan yang diberikan kepada pihak yang terluka dalam kontrak untuk menghukum pihak yang melanggar karena melakukan kesalahan dan mencegah perilaku serupa dimasa depan.

            Analisa :

Dalam kasus yang terjadi antara PT Aselole (penggugat) telah melakukan pekerjaan pengangkutan batu bara sebanyak 7,5 MT dari Marabahan, Kalimantan Selatan ke PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah dan telah selesai dengan biaya pembayaran jasa sebesar Rp 822.527.422,-. Namun, tergugat hanya melakukan pembayaran sebagian dan menyisahkan utang sebesar Rp 537. 202.037,- yang akan dicicil selama empat kali dari bulan Juli hingga Oktober 2014. Sementara itu,   tergugat I hanya membayar sekali dan tidak merespon balik surat peringatan oleh penggugat baik secara tulis maupun lisan dan tergugat telah melewati batas pembayaran yang berakhir sejak 25 oktober 2014. Sehingga, menghukum PT Joss (tergugat I) untuk membayar ganti rugi material senilai Rp. 324.801.358,-  ditambah dengan denda 0,5 % perbulan atas keterlambatan tergugat I yang tidak melakukan pembayaran utang secara lunas terhitung sejak 25 September 2014 hingga seluruh hutang dibayar lunas oleh tergugat.

B.     Pemulihan yang adil

Pemulihan yang adil di ijinkan pengadilan ketika ganti rugi uang tidak memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Pemulihan yang adil meliputi :

1.      Pembatalan

Para pihak dapat memilih untuk membatalkan kontrak mereka dan mengakhiri kinerja lebih lanjut. Jika kontrak dibatalkan, kedua belah pihak harus mengembalikan pertimbangan yang diterima berdasarkan kontrak. Setelah pembatalan terjadi, kontrak asli tidak ada lagi. Kedua belah pihak dikembalikan ke posisi semula yang mereka duduki sebelum pembentukan kontrak. 

Analisa :   

Dalam kasus yang terjadi antara PT Aselole (penggugat) dengan PT Joss (tergugat I) dan PT AyeAye (tergugat II) tidak melakukan pembatalan kontrak, karena PT Aselole telah melakukan pekerjaan pengangkutan batu bara sebanyak 7,5 MT dari Marabahan, Kalimantan Selatan ke PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah dan pengiriman telah selesai dengan biaya pembayaran jasa sebesar Rp. 822.527.422.

2.      Kinerja Spesifik

Kinerja spesifik adalah perintah pengadilan yang memaksa pihak yang melanggar untuk melaksanakan kontrak sesuai dengan ketentuan aslinya.  Kinerja spesifik umumnya diberikan hanya jika subyek kontrak jarang atau unik seperti lukisan, barang antik, dll.

Analisa :

Dalam kasus yang terjadi antara PT Aselole (penggugat) dengan PT Joss (tergugat I) dan PT AyeAye (tergugat II) tidak melakukan kinerja spesifik, karena berdasarkan hasil pengadilan PT Joss (tergugat I) untuk membayar ganti rugi material senilai Rp. 324.801.358,-  ditambah dengan denda 0,5 % perbulan atas keterlambatan tergugat I yang tidak melakukan pembayaran utang secara lunas terhitung sejak 25 September 2014 hingga seluruh hutang dibayar lunas oleh tergugat.

3.      Perintah pengadilan

Perintah pengadilan adalah perintah pengadilan yang melarang seseorang melakukan tindakan tertentu.

Analisa :

Dalam kasus yang terjadi antara PT Aselole (penggugat) dengan PT Joss (tergugat I) dan PT AyeAye (tergugat II)  melakukan perintah pengadilan adalah solusi yang tepat dimana keputusan pengadilan yaitu PT Joss (tergugat I) dinyatakan melakukan wanprestasi dan di hukum membayar sisah utangnya. Sedangkan, PT Ayeaye (tergugat II) dinyatakan lolos dari perkara wanprestasi karena, tergugat II merupakan penjamin utang tergugat I dan majelis hakim menilai penggugat belum memberitahukan kelalaian tergugat I tersebut kepada tergugat II.

Tindakan Pendapatan Pelanggaran Kontrak

A.    Penipuan

Seseorang yang membujuk orang lain untuk masuk ke dalam kontrak dengan membuat pernyataan palsu tentang fakta material atau dengan menyembunyikan fakta material. Berikut ini semua elemen yang di perlukan untuk melakukan penipuan :

1.      Pernyataan yang salah atau penyembunyian fakta material

Pernyataan palsu, lisan atau tertulis, harus tentang fakta material. Fakta material adalah fakta yang cukup penting untuk memengaruhi keputusan orang lain.

Analisa :

Dalam kasus yang terjadi antara PT Aselole (penggugat) dengan PT Joss (tergugat I) dan PT AyeAye (tergugat II) tidak menyembunyikan fakta material karena, PT Aselole (penggugat) telah melakukan pekerjaan pengangkutan batu bara sebanyak 7,5 MT dari Marabahan, Kalimantan Selatan ke PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah dan telah selesai dengan biaya pembayaran jasa sebesar Rp 822.527.422,-.

2.      Pernyataan atau penyembunyian yang di sengaja

Bahwa apa yang dikatakan atau dilakukan adalah salah dan sengaja bermaksud untuk menyesatkan korban.

Analisa :

Dalam kasus yang terjadi antara PT Aselole (penggugat) dengan PT Joss (tergugat I) dan PT AyeAye (tergugat II) tidak  menyembunyikan pernyataan dengan sengaja.

3.      Korban benar – benar mengandalkan pernyataan atau penyembunyian yang salah

Tidak ada penipuan jika korban tidak tertipu karena ia melakukan penyelidikan idependen tetapi tetap masuk kedalam kontrak. Tidak ada ketergantungan pada pernyataan atau penyembunyian palsu.

Analisa :

Dalam kasus yang terjadi antara PT Aselole (penggugat) dengan PT Joss (tergugat I) dan PT AyeAye (tergugat II) tidak mengandalkan pernyataan atau penyembunyian yang salah karena, ia melakukan penyelidikan independen tetapi masuk kedalam kontrak.

4.      Korban harus menawarkan bukti kerusakan

Korban penipuan berhak mengajukan gugatan hukum, kecuali jika korban menderita kerugian hukum actual, sebagai akbat dari penipuan dan menawarkan bukti kerusakan, bagaimanapun pengadilan hanya akan memberikan ganti rugi.

Analisa :

Dalam kasus yang terjadi antara PT Aselole (penggugat) dengan PT Joss (tergugat I) dan PT AyeAye (tergugat II) tidak harus menawarkan bukti kerusakan karena, ganti rugi yang didapatkan oleh perusahaan bersifat kompensansi.

B.     Paksaan

Paksaan terjadi ketika seseorang orang memaksa orang lain untuk masuk ke dalam kontrak melalui kekuatan fisik atau dengan ancaman tidak patut lainnya yang sedemikian ekstrem sehingga korban kehilangan semua kemampuan untuk menyetujui secara sukarela.

Analisa :

Dalam kasus yang terjadi antara PT Aselole (penggugat) dengan PT Joss (tergugat I) dan PT AyeAye (tergugat II) tidak melakukan paksaan karena, tidak ada paksaan yang terjadi dalam kontrak baik dari perusahaan transportasi laut maupun batu bara.

C.    Pengaruh yang tidak semestinya

Pengaruh yang tidak semestinya adalah kekuatan atau dominasi yang dimiliki seseorang dan digunakan untuk keuntungan pribadi atas orang lain.

Analisa :

Dalam kasus yang terjadi antara PT Aselole (penggugat) dengan PT Joss (tergugat I) dan PT AyeAye (tergugat II) tidak melakukan pengaruh yang tidak semestinya karena, dalam kasus ini tidak ada kekuatan atau dominasi yang digunakan untuk keuntungan pribadi.

D.    Saling keliru tentang keberadaaan materi subyek

Jika salah satu atau kedua orang melakukan kesalahan tentang nilai atau kualitas materi, kesalahan penilaian ini tidak akan memaafkan salah satu pihak untuk melaksanakan kontrak.

Pokok permasalahan harus ada pada saat kontrak dibuat. Jika tidak, tidak ada kontrak pihak pemberi penawaran tidak dapat menawarkan untuk menjual sesuatu yang tidak ada.

Analisa :

Dalam kasus yang terjadi antara PT Aselole (penggugat) dengan PT Joss (tergugat I) dan PT AyeAye (tergugat II) tidak saling keliru tentang keberadaan materi subyek karena, tidak adanya pihak yang melakukan kesalahan tentang nilai atau kualitas materi.

Perbaikan untuk penipuan, masa lalu, dan pengaruh yang tidak tepat

Penipuan, paksaan dan pengaruh yang tidak semestinya membuat kontrak tidak berlaku. Korban dari salah satu tindakan ini juga memiliki solusi. Korban dapat membatalkan atau mengkarifikasi kontrak. Jika kontrak dibatalkan, korban harus mengembalikan semua pertimbangan yang diterima dan berhak memulihkan apapun yang diberikan sebagai pertimbangan, dengan tuntutan hukum jika perlu.

Analisa :

Dalam kasus yang terjadi antara PT Aselole (penggugat) dengan PT Joss (tergugat I) dan PT AyeAye (tergugat II) tidak melakukan perbaikan untuk penipuan, masa lalu, dan pengaruh yang tidak tepat karena, dalam kasus ini korban tidak membatalkan kontrak.

Referensi :

BBN. (2015). PT Aselole gugat PT Joss dan PT Ayeaye. [online]. 09 February 2015. Available from : https://infoo.com/berita/aselole gugat pt joss dan pt ayeaye [Acceesd 20nd May 2019]

BBN. (2015). PT Aselole gugat dua penyewa kapal wanprestasi. [online]. 10 February 2015. Available from : https://infoo.com/berita/aselole gugat dua penyewa kapal wanprestasi  [Acceesd 20nd May 2019]

BBN. (2015). PT Aselole menangkan gugatan wanprestasi. [online]. 24 March 2015. Available from : https://infoo.com/berita/aselole menangkan gugatan wanprestasi [Acceesd 20nd May 2019]

GOLDMAN, A.J & SIGISMOND, W.D (2008) “The Termination of Contract.” In Fry, R.D. (ed.) Business Law : Principles anda Practies. 8^th Edition. South-Western, Cengage Learning. pp. 225 - 234